 |
| Kondisi sebagian TBS yang ditolak oleh pihak PKS. |
PADANG LAWAS UTARA – Ditengah anjloknya harga buah kelapa sawit, sejumlah perusahaa pabrik kelapa sawit (PKS) di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) malah meningkatkan sortasi (greding) tandan buah segar (TBS) milik petani yang diantar ke pabrik.
Salah seorang petani sekaligus pengepul TBS di wilayah Portibi Muda W Hasibuan menilai bahwa tingginya sortasi (greding) yang diterapkan oleh pihak PKS ini sangat merugikan masyarakat petani.
“Banyak alasan pihak sortase, katanya kurang matang atau masih mentah padahal TBS kita cukup matang dan banyak alasan lain dengan tujuan menolak buah masyarakat,” terangnya, Selasa (16/6/2026).
Padahal katanya, selama ini mereka membawa TBS dengan kondisi yang sama saat ini tetap diterima perusahaan dan bahkan kondisi TBS saat ini sudah cukup baik karena masyarakat petani juga semakin memahami tata cara panen yang baik.
Menurutnya, kebijakan greding atau sortasi yang diterapkan pihak perusahaan ini sangat memberatkan kalangan petani dan juga pengepul TBS.
“Ada 3 perusahaan yang kami nilai meninggikan sortasi dan kami duga tujuannya secara perlahan menolak buah masyarakat,” katanya.
Ketiga perusahaan PKS tersebut diantaranya PT Paluta Inti Sawit (PIS) di Kecamatan Halongonan Timur, PT Sinar Sawit Subur Lestari (SSSL) di Kecamatan Halongonan Timur dan PT Sumber Tani Agung Resourch (STAR) di kecamatan Portibi.
Ia menilai, dengan kebijakan tingginya greding atau sortasi oleh perusahaan tersebut sangat menyulitkan petani setempat untuk menjual hasil panen sawitnya ke PKS tersebut.
“Dalam satu truk, sortasi atau gredingnya bisa lebih satu ton. Padahal sebelumnya TBS yang diantar kesana juga kondisinya sama, masih tetap diterima tanpa ada masalah,” tambahnya.
Padahal katanya, pihak perusahaan seharusnya memberikan edukasi dan membangun pola kemitraan sawit dengan masyarakat petani agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian pihak masyarakat petani, pengepul dan pihak perusahaan.
“Kami berharap pihak pemerintah maupun DPR serta pihak terkait lainnya agar segera melakukan evaluasi terhadap perusahaan PKS tersebut agar tidak melakukan greding tanpa ada batasan yang jelas,” pungkasnya. (AR)
