 |
| Foto: Bupati Tapsel memukul gong pembukaan acara Musrenbang RKPD Tahun 2027, Senin (30/3/2026). |
TAPANULI SELATAN – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati, Senin (30/3/2026).
Forum ini menjadi titik krusial dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat, sekaligus mengintegrasikannya dengan program pemerintah provinsi dan pusat. Tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan dalam forum ini meliputi pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Pemerintah daerah menegaskan pentingnya perencanaan yang terukur dan tepat sasaran. Hal ini mutlak diperlukan agar program pembangunan di tahun 2027 benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Tapsel.
Keberhasilan seluruh rencana pembangunan tersebut sangat bergantung pada situasi wilayah. Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kapolres Tapsel AKBP Yon Edi Winara, menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama yang tidak bisa ditawar.
“Pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa situasi kamtibmas yang kondusif,” ujar AKBP Yon Edi.
Untuk itu, ia memastikan jajaran kepolisian siap mengambil peran aktif dalam mengawal seluruh proses tersebut, mulai dari tahap perencanaan di atas kertas hingga implementasi di lapangan.
“Kami siap mengawal setiap tahapan pembangunan agar berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci,” katanya.
Lebih jauh, Kapolres menekankan bahwa menjaga stabilitas daerah memerlukan kolaborasi lintas sektor. Sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus terus diperkuat sehingga potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini.
AKBP Yon Edi menilai Musrenbang bukan sekadar forum administratif tahunan, melainkan momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi tersebut.
“Ketika semua pihak terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab yang sama, potensi gangguan bisa ditekan, dan pembangunan akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. (AR)
