 |
| Foto: Wakil Ketua DPRD Paluta Jonner Partaonan Harahap. |
PADANG LAWAS UTARA - Pasca bencana banjir dan longsor di sejumlah kabupaten wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyebabkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan bio-solar hampir di seluruh kabupaten/kota wilayah provinsi Sumut.
Kelangkaan BBM ini sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat maupun aktivitas dalam upaya pemulihan kondisi pasca terjadinya banjir dan longsor terutama di wilayah yang terdampak bencana.
Hal ini menjadi perhatian dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Jonner Partaonan Harahap.
Menurutnya, daerah kabupaten Paluta dan sejumlah kabupaten lainnya yang selama ini menerima suplai BBM dari depot Pertamina Sibolga saat ini mengalami kelangkaan BBM mengingat akses yang tidak normal akibat daerah sekitar Sibolga merupakan salah satu pusat terjadinya bencana.
Meskipun suplai sudah dialihkan sementara ke depot Pertamina Dumai, hal tersebut belum bisa memulihkan kondisi kelangkaan BBM terutama di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.
"Aktivitas ekonomi masyarakat akan sangat terganggu. Dan juga aktivitas pemulihan pasca bencana juga tidak bisa berjalan baik dengan kondisi kelangkaan BBM saat ini," katanya, Minggu (30/11/2025).
Untuk itu, Jonner meminta pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Paluta dan pihak Pertamina Area Sumbagut agar melakukan langkah cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Menurutnya di tengah kondisi pemulihan pasca banjir, warga harusnya tidak lagi dibebani persoalan sulitnya BBM yang menghalangi aktivitas sehari-hari.
"Pemerintah daerah dan terutama Pemkab Paluta harus memantau bagaimana kinerja distribusi Pertamina Area Sumbagut dalam mengatasi kelangkaan," tambahnya.
Politisi dari PDI Perjuangan ini juga mengatakan, bila persoalan kelangkaan BBM ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan juga akan mengganggu kekondusifan daerah.
Ia berharap agar pasokan BBM ke SPBU Pkabupaten Paluta dan secara khusus di daerah bencana yakni di Tapteng, Sibolga, Tabagsel dan sekitarnya agar lebih menjadi prioritas.
"Suplai atau pasokan BBM ke SPBU itu harus lebih segera diupayakan. Jangan dibiarkan warga menunggu lebih lama lagi sehingga mengganggu kondusifitas daerah," imbuhnya.
Tak sampai di situ, ia mengimbau agar warga ikut bersabar, tidak melakukan panic buying atau membeli secara berlebihan dan kepada pihak pengecer untuk tidak memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga yang tidak wajar dalam kondisi seperti saat ini.
Pada kesempatan ini, Jonner juga meminta aparat penegak hukum dan pihak berwenang lainnya untuk lebih meningkatkan pengawasan penyaluran BBM agar nantinya tidak terjadi penyelewengan dalam penyalurannya.
"Jangan sampai ada oknum yang mencoba menimbun atau ada praktek penyelewengan dalam penyaluran BBM di tengah kemelut ini. Aparat dan pihak berwenang harus lebih ketat dalam pengawasannya," pungkasnya. (AR)
