Ini Kata Sekretaris DPD IPK Sumut Terkait Portal Jalan Simpang Brakaz - Simangambat!
 |
| Foto: Sekretaris DPD IPK Sumut, Darwin Lubis saat berada di potra jalan Simpang Brakaz. |
PADANG LAWAS UTARA – Terkait usulan agar portal di jalan Simpang Brakaz - Simangambat di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mendapat tanggapan dan dukungan dari sejumlah pihak.
Salah satunya, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya (DPD IPK) Sumatera Utara Darwin Lubis menyampaikan bahwa pembangunan portal jalan tersebut dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga tingginya resiko kerusakan jalan.
“Namun apa yang terjadi, sudah beberapa tahun portal untuk pembatas maksimal muatan penggunaan jalan ini hanya jadi pemandangan yang tidak baik dimana saya yakin dalam membangun ini oleh dinas terkait tentunya harus izin wakil rakyat. Tapi keadaannya sekarang tidak berfungsi,” ujarnya, Kamis (30/04).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti kekuatan para pemilik uang yang berbisnis di daerah Kecamatan Simangambat Kabupaten Paluta, dimana hal yang sudah dibuat aturan pun bisa di buat tidak berfungsi.
“Cukup hebat para pengusaha yang ada di didalam wilayah kecamatan Simangambat. Sia-sia anggaran negara untuk membangunnya kalau sekarang hanya jadi tiang gawang saja,” ujarnya.
Diceritakannya, tahun 1988 perusahan PT Eka Pendawa Sakti berdiri di kecamatan Binanga yang sekarang sudah jadi kecamatan Huristak dan Kecamatan Simangambat seluas lebih kurang 9000 Ha dan sekitar tahun 2000 diambil alih oleh PT ANJ Agri. Seiring berjalan waktu, PT ANJ Agri berkembang dengan pesat dan selalu humanis walaupun ada konflik dengan masyarakat baik dia masalah lahan , gangguan ternak dan keamanan lainnya selalu diselesaikan dengan musyawarah dan danai dimana mulai dari pemilik dan pemimpin unit selalu mengajarkan musyawarah dan mufakat dengan mengedepankan adab dan kearifan lokal yg selalu dijalankan.
PT ANJ agri membangun imprastuktur didesa desa membuka akses lahan masyarakat untuk berkebun memberi ijin lintas dan bahkan membangun seluruh jembatan mulai dari simpang Barakaz sampai ke Simangambat bahkan Jembatan Sungai Barumun pun dibangun oleh PT ANJ dan dari kecamatan huristak juga dibangun jembatan dan dibuka jalan sehingga bisa masyarkat terbantu dan memajukan ekonomi.
“Saya salut dengan perusahaan PT ANJ Agri ini mereka bisa berbuat seperti itu .
Walaupun ada permasalahan dengan masyarakat, pihak perusahaan selalu berusaha untuk tetap bergandeng tangan dengan masyarakat sekitar dalam penyelesaiannya,” jelasnya.
Dan yang cukup mengherankan adalah sejak beralih pemilik yang diketahui adalah PT FR, terlalu banyak masalah bahkan adanya dugaan terjadi pemukulan terhadap pekerja dikebun dan keributan lainnya.
Selain itu, banyak masyarakat yang ditangkap karena mencuri brondolan dan kejahatan lainnya, yang mana pihak perusahaan selalu mengandalkan pihak kepolisian dan TNI serta melibatkan masyarakat yang jadi PAMSWAKARSA sehingga masyarakat di wilayah kecamatan Huristak dan kecamatan Simangambat menjadi terpecah serta tudak kondusif.
“Inilah yang sangat kami kecewakan atas kehadiran Perusahaan yang baru ini yakni PT FR, menurut kami mereka ini sangat tidak memanusiakan manusia dan sudah tidak perduli dengan kearifan lokal serta adat istiadat yang ada di daerah kita ini,” katanya.
Atas beberapa hal yang terjadi selama ini, ia memohon kepada para wakil rakyat agar melihat kondisi ini dan jangan cuma jadi ikut penonton atau bahkan ikut mendukung perusahan yang tidak membangun daerah, sebab kehadiran investor seharusnya bermanfaat untuk membangun daerah dan bukan hanya mengambil keuntungan dengan mengeruk hasil bumi.
Darwin juga menilai Portal di jalan Brakaz tersebut hanya jadi simbol bahwa pemerintah pernah hadir dan berusaha untuk menertibkan tapi gagal Total.
“Sebagai putra daerah, kami sangat kecewa terhadap perusahaan yang tidak mau bergandeng tangan dengan masyarakat dan hanya mau bergandeng tangan dengan pemegang kuasa didaerah untuk bisa berbuat seenaknya saja. Dan saya yakin banyak pelanggaran-pelanggaran di perkebunan tersebut termasuk hak karyawan dan masyarakat yg dibelakangkan oleh pihak perusahaan,” pungkasnya. (AR)
