 |
| Foto: Anggota DPRD Sumut Hermansyah Lubis. |
PADANG LAWAS UTARA - Keputusan untuk tidak melanjutkan proyek pembangunan jalan Hutaimbaru - Sipiongot dan Sipiongot - Batas Labuhanbatu dengan panjang kurang lebih 28 kilometer di dalam P-APBD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2025 sangat disayangkan sejumlah pihak.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Hermansyah Lubis mengatakan bahwa keputusan ini telah melukai harapan masyarakat yang sudah puluhan tahun menanti terwujudnya akses jalan yang layak.
Padahal menurutnya, masyarakat kecamatan Dolok, kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) khususnya daerah Sipiongot sudah cukup lama menunggu untuk menikmati jalan bagus sebagai sarana mempermudah pengangkutan hasil panen mereka.
"Sangat disayangkan kalau pembangunan ini harus dihentikan karena terseret persoalan hukum, dan rakyat kembali jadi korban," ujar Hermansyah, Selasa (23/9/2025).
Legislator muda dari Dapil Sumut VII yang meliputi Tabagsel ini menegaskan, jalan tersebut merupakan urat nadi dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
Dan dengan kondisi jalan yang rusak, masyarakat khususnya petani harus menanggung biaya transportasi lebih tinggi yang mengakibatkan harga jual hasil panen tidak lagi sesuai sehingga daya saing pertanian pastinya kian melemah.
"Selama ini hasil panen sawit, karet atau padi maupun hasil pertanian lainnya harus dibawa dengan kondisi jalan yang sangat hancur dan tidak layak sehingga biaya angkut mahal dan nilai jual pun tidak seimbang dengan biaya produksi. Yang rugi jelas masyarakat. Itulah kenapa pembangunan jalan ini harus tetap jadi salah satu prioritas," tegasnya.
Untuk itu, Hermansyah Lubis mendorong Pemprov Sumut untuk mencari skema baru agar pembangunan ruas jalan Hutaimbaru-Sipiongot tetap berlanjut.
Menurutnya, salah satu opsi untuk kelanjutan pembangunan jalan tersebut adalah dengan memasukkan kembali proyek ini dalam Rancangan APBD (R-APBD) tahun 2026.
"Sebagai putra daerah kabupaten Paluta, saya berkomitmen memperjuangkan agar proyek ini masuk dalam R-APBD tahun 2026. Jangan sampai rakyat menunggu lagi tanpa kepastian. Kami di DPRD Sumut siap mengawal, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.
Pada kesempatan ini, ia juga mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut tidak bermain-main dalam melaksanakan proyek ke depan.
Sebab katanya, proyek pembangunan jalan Hutaimbaru - Sipiongot adalah contoh pahit bagaimana ulah segelintir oknum pejabat bisa mematikan harapan ribuan warga.
"Jika proyek nanti dilanjutkan atau berjalan kembali, OPD harus betul-betul serius. Jangan ada lagi yang mencoba mencari keuntungan pribadi. Karena kalau proyeknya kembali bermasalah akibat ada oknum yang bermain, masyarakat akan kembali jadi korban dan menelan rasa kecewa," ujarnya.
Politisi muda yang juga pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Paluta selama 2 periode itu juga menegaskan bahwa perilaku korupsi di sektor infrastruktur berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakat.
Ia menambahkan, perilaku korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membunuh kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari jerat kemiskinan.
"Tindakan korupsi itu bukan sekadar uang negara yang hilang. Tapi mengakibatkan jalan tidak jadi dibangun dan dampaknya anak - anak tetap harus berjalan kaki di jalan berlumpur, petani akan terus rugi dan membuat satu daerah tetap terisolasi. Harga yang sangat mahal untuk dirasakan oleh rakyat karena ulah sejumlah oknum pejabat korup," ungkapnya.
Oleh karena itu, Hermansyah Lubis mengajak semua pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun aparat penegak hukum untuk bersama-sama membersihkan praktik mafia proyek khususnya di daerah Sumut.
"Mari kita hentikan lingkaran setan korupsi ini. Kalau terus dibiarkan, rakyat akan terus jadi korban, dan sejarah akan mencatat kita semua gagal memberi keadilan bagi masyarakat," pungkasnya. (AR)
