 |
| Perwakilan Forkopimda yang hadir dalam Musda Ke-III PC FSPTSI-KSPSI Paluta. |
PADANG LAWAS UTARA – Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), H. Basri Harahap, secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-III Pimpinan Cabang (PC) FSPTSI-KSPSI Kabupaten Paluta di Aula Hotel Mitra Gunungtua, Senin (28/9/2026).
Dalam sambutan pembukaannya, H. Basri Harahap memberikan apresiasi atas keberhasilan serikat pekerja di tingkat cabang yang mampu menyerap hampir 2.800 tenaga kerja lokal. Meskipun demikian, ia memberikan catatan penting agar perjuangan organisasi tidak hanya berhenti pada angka serapan tenaga kerja.
“Pencapaian dari segi kuantitas memang luar biasa, tetapi kualitas pekerja jauh lebih penting. Perjuangan serikat harus diarahkan pada pemenuhan hak-hak esensial. Kita harus memastikan apakah para pekerja di perusahaan dan perkebunan sudah mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai pekerja kita hanya dijadikan objek oleh perusahaan,” tegas Basri di hadapan para peserta Muscab.
Sementara itu, Ketua PC FSPTSI-KSPSI Kabupaten Paluta, Hendra Sutan Rambe, S.Pd., memaparkan bahwa buruh bongkar muat memegang peranan krusial sebagai penggerak utama ekonomi desa. Ia menegaskan, tanpa kehadiran buruh bongkar muat, sembilan pabrik perkebunan di Paluta tidak akan bisa beroperasi.
“Target awal kepemimpinan kami adalah membuka 2.000 lapangan pekerjaan, namun alhamdulillah saat ini telah melampaui target dengan terealisasinya 2.731 pekerja. Ke depan, jika kembali terpilih, kami menargetkan pembukaan 6.000 lapangan pekerjaan untuk menguatkan ekonomi keluarga buruh di Paluta,” papar Hendra.
Agenda musyawarah ini juga mendapat dukungan dari pihak legislatif. Anggota DPRD Paluta, Gusman Efendi Siregar, S.Pt., yang hadir mewakili pimpinan dewan, menyatakan bahwa paradigma perjuangan buruh saat ini telah banyak berubah ke arah yang lebih positif.
“Di masa lalu, buruh sering dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan objek pembangunan. Namun saat ini, posisi kaum buruh sudah sejajar dalam posisi tripartit dengan pengusaha dan pemerintah. Kaum buruh kini memiliki posisi yang sangat strategis untuk ikut membangun masyarakat dan Kabupaten Paluta,” ungkap Gusman.
Dalam kesempatan yang sama, instruksi tegas terkait transformasi buruh juga disampaikan oleh Ketua PD FSPTSI-KSPSI Sumatera Utara, H. Febri Dalimunte, ST, MM. Ia meminta sinergi dari Pemkab dan DPRD Paluta untuk turut membina para pekerja melalui program Bimbingan Teknis (Bimtek).
“Kami meminta agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk Bimtek agar pekerja kita dibekali negotiation skill yang baik. Kita harus bertransformasi menjadi organisasi yang modern, profesional, dan berakhlak. Budaya lama harus ditinggalkan—tidak boleh ada lagi kekerasan fisik, membawa parang, atau mengeluarkan kata-kata kotor saat tuntutan ditolak. Pekerja harus beretika di lapangan,” pungkas Febri memberikan arahan kepada kader-kadernya. (AR)
