![]() |
| Hermansyah Lubis. |
TAPANULI TENGAH – Anggota DPRD Sumatera Utara yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Sumatera Utara (Sumut) Hermansyah Lubis, mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang baik dan memperkuat kebersamaan dalam menghadapi dinamika pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).
Hal itu disampaikannya dalam koordinasi dengan jajaran pengurus DPD PAN Tapteng sebagai langkah dalam menyikapi perkembangan politik dan wacana pemakzulan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, Sabtu (12/9/2026).
Hermansyah menegaskan, setiap wacana pemakzulan kepala daerah harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan, fakta, bukti, serta melalui mekanisme DPRD yang berlaku.
“Sebagai bagian dari lembaga legislatif, kami menghormati dinamika politik yang berkembang di Tapanuli Tengah. Namun, setiap wacana pemakzulan kepala daerah harus didasarkan pada aturan perundang-undangan, fakta, bukti, serta melalui mekanisme DPRD yang berlaku,” ujar Hermansyah.
Menurutnya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas, terlebih masyarakat Tapteng saat ini masih menghadapi dampak bencana banjir yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius.
“Yang paling utama saat ini adalah memastikan pelayanan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Tapanuli Tengah tetap berjalan. Pemulihan pasca bencana harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Dalam koordinasi tersebut, Hermansyah menyarankan jajaran pengurus DPD PAN Tapteng untuk terus mengedepankan komunikasi yang baik dengan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai, hubungan yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam memastikan proses pemulihan pasca bencana berjalan efektif.
Ia juga mendorong agar seluruh elemen politik dan pemerintahan mengarahkan energi pada penanganan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, pemulihan infrastruktur, serta keberlanjutan pelayanan publik.
“Perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Tetapi, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif harus terus dijaga agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bijaksana dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” ungkapnya.
Hermansyah menegaskan, koordinasi internal partai dan komunikasi lintas lembaga harus menjadi bagian dari upaya menjaga suasana yang kondusif di Tapanuli Tengah.
“Jangan sampai dinamika politik menghambat pemulihan bencana. Mari kita kedepankan kepentingan masyarakat, memperkuat komunikasi, dan bersama-sama mendorong Tapanuli Tengah bangkit dari dampak bencana,” pungkasnya. (AR)
