 |
| Foto: Ketua PWI Paluta, Tohong P Harahap. |
PADANG LAWAS UTARA - Lemahnya pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama yang bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menjadi sorotan publik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Paluta, Tohong P Harahap mendesak pihak pemerintah dan Pertamina agar memperketat pengawasan guna menekan dugaan praktik mafia BBM berkedok pelangsiran yang masih marak terjadi di sejumlah SPBU wilayah Paluta.
Ia menegaskan bahwa dugaan penyelewengan atau praktik mafia BBM bermodus pelangsiran sudah menjadi persoalan klasik yang merugikan masyarakat luas.
“Mafia dengan modus pelangsiran BBM terutama yang subsidi ini bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga mencederai tujuan dari kebijakan pemerintah. Kami meminta Pertamina dan instansi terkait agar lebih tegas mengawasi setiap SPBU, terutama dalam distribusi solar dan pertalite,” tegasnya.
Menurutnya, lemahnya pengawasan di lapangan membuka celah bagi oknum untuk menyalahgunakan penyaluran BBM terutama yang bersubsidi, sementara masyarakat kecil sering kesulitan mendapatkan bahan bakar sesuai harga resmi.
Ia juga menyoroti adanya indikasi beberapa SPBU melayani pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah besar oleh pihak tertentu tanpa pemeriksaan yang ketat. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan potensi adanya pembiaran di lapangan.
Karena itu, ia berharap agar pemerintah dan instansi terkait serta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memasang sistem digitalisasi pengawasan dan menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar. Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk ikut melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan penyelewengan penyaluran BBM.
“Kalau semua pihak tegas, saya yakin penyelewengan BBM bisa ditekan. BBM terutama yang subsidi harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan segelintir orang yang mencari keuntungan pribadi,” tambahnya.
Ia juga berharap agar hasil pengawasan dan penindakan di lapangan dapat dilaporkan secara berkala, agar masyarakat mendapat jaminan bahwa distribusi BBM di Paluta berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. (AR)
