 |
| Foto: Rapat Paripurna Pembicaraan TK.II Pengesahan Laporan Panitia Khusus (Pansus) dan Persetujuan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Paluta TA 2025. |
PADANG LAWAS UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan TK.II Pengesahan Laporan Panitia Khusus (Pansus) dan Persetujuan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Paluta TA 2025, yang digelar di Ruang Rapat DPRD Paluta, Senin (20/4/2026).
Dalam laporan hasil pembahasannya, Pansus DPRD Paluta memberikan sederet catatan kritis, saran, dan rekomendasi konstruktif yang ditujukan kepada jajaran Eksekutif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi kemajuan pembangunan Kabupaten Paluta.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Paluta, Gusti Putra Hajoran Siregar, dalam penyampaian laporannya menegaskan bahwa catatan yang diberikan oleh legislatif murni untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Tugas utama Pansus adalah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran daerah yang telah dilakukan oleh Bupati dan jajarannya selama satu tahun anggaran. Kami memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembangunan Kabupaten Paluta. Oleh karena itu, kami berharap Bupati beserta jajarannya memandang positif dan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi, saran, dan masukan dari DPRD," tegas Gusti Putra Hajoran Siregar di hadapan peserta sidang paripurna.
Pada sektor pelayanan dasar, Pansus DPRD mendorong Dinas Pendidikan untuk melestarikan bahasa daerah dan tutur poda melalui kurikulum muatan lokal di tingkat SD dan SMP.
Di bidang kesehatan, Pansus merekomendasikan pembangunan Puskesmas baru di Ibukota Kecamatan Halongonan Timur yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Perhatian khusus juga diberikan kepada RSUD Gunungtua, di mana manajemen diminta meningkatkan standar kebersihan dan mempersiapkan operasional alat cuci darah yang akan dijalankan oleh dokter khusus pada tahun depan.
Untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU), DPRD mendesak penuntasan infrastruktur prioritas seperti perbaikan jalan, jembatan, dan drainase, serta meminta percepatan serapan anggaran belanja modal.
Sementara itu, dalam hal iklim investasi, Pansus menyoroti kendala yang dihadapi investor, khususnya terkait pembangunan pabrik kelapa sawit yang terganjal Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan regulasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Pemerintah Daerah harus melakukan koordinasi yang kuat dan berkelanjutan dengan BPN. Jika memang menghambat investasi di Kabupaten Paluta, RT/RW perlu direvisi,” ujar Gusti membacakan laporan rekomendasi tersebut.
DPRD turut mengapresiasi program “Jihad Maksiat” dari Bupati yang dijalankan melalui Satpol PP, dan berharap ketertiban umum terus ditingkatkan. Selain itu, Pansus mendesak beberapa OPD untuk berinovasi, seperti:
Disdukcapil, diminta membuka layanan keliling di tingkat kecamatan minimal satu kali dalam sebulan.
Dinas Pertanian, diminta menganggarkan pengadaan alat data spasial (polygon, .SHP, GPS) karena selama ini banyak usulan lahan kawasan yang tidak mendapat bantuan pusat akibat terkendala ketiadaan data spasial.
Dinas Perhubungan, diminta menambah dan merawat lampu jalan (PJU) serta membuat MoU legalisasi dengan PLN.
Selain itu, Pansus menyoroti minimnya tenaga Auditor di Inspektorat yang berdampak pada lemahnya pengawasan penggunaan anggaran, sehingga Pemda didesak segera merekrut auditor baru.
Rapat paripurna ini diakhiri dengan ketukan palu pimpinan sidang yang menandai persetujuan dewan secara penuh untuk menjadikan laporan Pansus tersebut sebagai Rekomendasi Resmi DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara atas LKPJ Bupati TA 2025. (AR)
