 |
| Foto: Gusman Efendi Siregar. |
PADANG LAWAS UTARA – Infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menjadi perhatian Pemkab Paluta dan akan terus diperbaiki secara bertahap.
Menurut anggota DPRD Paluta dari Partai Perindo Gusman Efendi Siregar, tahun 2026 ini untuk infrastruktur jalan di Kecamatan Padang Bolak Julu sudah dialokasikan anggaran Rp950 juta.
“Untuk ruas jalan Sipupus - Padang Bujur di Kecamatan Padang Bolak Julu, kalau tidak salah tahun ini sudah dialokasikan sekitar Rp950 juta untuk perbaikan,” katanya, Senin (09/03) lalu.
Ia mengatakan, perbaikan jalan dilakukan secara bertahap mengingat panjang jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Pemkab Paluta serta kondisi fiskal daerah saat ini memang tidak dalam situasi yang longgar.
Gusman yang merupakan anggota DPRD dari Dapil IV ini menyebutkan bahwa transfer dana dari pusat ke daerah mengalami keterbatasan dan efisiensi yang berdampak pada perencanaan pembangunan, termasuk sektor infrastruktur jalan.
“Di 2026 ini anggaran transfer ke daerah terbatas. Bukan hanya di tingkat desa atau kecamatan, bahkan di kabupaten juga. Jadi kita harus memaklumi kondisi itu,” terangnya.
Ia menjelaskan, DPRD sebelumnya telah menyusun perencanaan anggaran pembangunan. Namun, adanya perubahan kebijakan fiskal membuat arah pembangunan harus disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, ia menegaskan yang terpenting saat ini adalah adanya langkah nyata dari pemkab Paluta untuk mulai menangani ruas jalan yang rusak dan salah satunya di wilayah kecamatan Padang Bolak Julu.
“Yang pastinya sudah ada gerakan positif meski secara bertahap. Itu yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, bahwa memang ada perhatian dan penanganan,” tegasnya.
Gusman yang juga merupakan ketua Partai Perindo Paluta ini berharap perbaikan di titik-titik prioritas dapat dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
“DPRD Paluta akan terus mendorong agar infrastruktur jalan yang menyangkut konektivitas dan keselamatan warga tetap menjadi prioritas, meskipun pemerintah daerah harus bergerak dalam ruang fiskal yang terbatas,” pungkasnya. (AR)
