 |
| Foto: Anggota DPRD Sumut Hermansyah Lubis. |
PADANG LAWAS UTARA - Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Hermansyah Lubis menyampaikan bela sungkawa dan turut prihatin atas kejadian bencana alam di sejumlah daerah di wilayah Sumut.
"Secara pribadi dan atas nama DPRD Sumut, saya turut berduka cita dan prihatin atas musibah yang menimpa warga di sejumlah daerah wilayah Sumut. Semoga warga yang terdampak diberi ketabahan dan kekuatan," ujar Hermansyah Lubis, Kamis (27/11/2025).
Ia juga berharap kepada warga dan stakeholder yang ada untuk tetap berkolaborasi dan bahu membahu, terlebih di tengah bencana saat ini.
Pada kesempatan ini, dirinya juga meminta kepada pihak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk berani bertindak melakukan penyelidikan dugaan penebangan hutan secara liar.
"Dari vidio yang beredar di medsos, terlihat begitu banyak gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Artinya hal tersebut merupakan satu bukti nyata bahwa memang terjadi perambahan hutan atau pembalakan secara liar di wilayah yang terdampak banjir dan longsor," tegasnya.
Hermansyah menilai, minimnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait terhadap aktivitas dugaan penebangan liar dan eksploitasi alam disinyalir menjadi salah satu penyebab bencana ini.
Untuk itu, dirinya meminta agar pihak terkait mulai dari pemerintah daerah hingga Pemprov Sumut dan pemerintah pusat bersama aparat penegak hukum untuk lebih serius menyikapi kejadian bencana alam ini, terutama menindak tegas dan memberi sanksi terhadap oknum-oknum atau terduga pelaku penebang hutan khususnya di wilayah Sumut.
"Saya menduga selama ini pengawasan terhadap penebangan hutan atau pembalakan liar di wilayah itu minim. Karena banjir bandang merupakan akumulasi dari proses penebangan kayu di atas yang terus menerus sehingga muncul titik rawan longsor," tegasnya.
Legislator muda dari Dapil Sumut 7 yang meliputi wilayah Tapanuli Bagian Selatan ini juga menambahkan bahwa selain pembalakan pohon-pohon untuk diambil kayunya, diduga banjir bandang juga karena aktivitas pengorekan Galian C secara ilegal secara terus-menerus.
Diduga pihak tertentu hanya mengeksploitasi alam untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak ke alam dan masyarakat kecil.
"Kami juga meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang bersinggungan dengan kelestarian hutan atau yang melakukan perambahan hutan. Bila perlu, tutup perusahaan yang merusak hutan dan kondisi lingkungan," tegasnya.
Pada kesempatan ini, Herman juga mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan peninjauan ke daerah yang terdampak longsor dan banjir.
"Saya akan berkoordinasi dengan kawan-kawan untuk melakukan peninjauan lapangan di lokasi bencana. Nantinya kami akan berupaya membantu semaksimal mungkin dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (AR)
