 |
| Foto: Sebanyak 18 peserta mengikuti tahapan berupa penyampaian riwayat hidup dan penulisan makalah yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Paluta, Senin (15/9/2025). |
PADANG LAWAS UTARA - Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) terus melaksanakan rangkaian Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja bagi pejabat Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Kegiatan ini merupakan upaya memastikan para pejabat memiliki kapasitas, integritas, dan kinerja sesuai tuntutan organisasi perangkat daerah.
Sebanyak 18 peserta mengikuti tahapan berupa penyampaian riwayat hidup dan penulisan makalah yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Paluta. Kedua agenda ini menjadi indikator awal untuk menilai pengalaman, pemahaman, serta kemampuan analisis para pejabat dalam menjawab persoalan strategis pemerintahan.
Setelah melalui tahapan tersebut, peserta akan melanjutkan ke tahap wawancara yang dijadwalkan berlangsung pada 17 - 18 September 2025. Wawancara akan dilaksanakan di Aula Rapat Kantor Bupati Paluta, dengan menghadirkan panitia
Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, menyampaikan bahwa setiap proses dilakukan dengan mengedepankan prinsip objektif, profesional, dan transparan.
"Kami memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan sehingga hasilnya dapat menjadi rekomendasi yang tepat bagi kepala daerah," ucap Patuan, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, uji kompetensi dan evaluasi kinerja adalah proses bagian dari mekanisme penataan birokrasi yang sehat. Dengan demikian, pejabat yang nantinya menempati jabatan strategis benar - benar terbukti kompeten dan mampu membawa perubahan positif.
Selain itu, proses ini juga diharapkan dapat menumbuhkan budaya kerja yang lebih baik di lingkungan Pemkab Paluta. Evaluasi yang menyeluruh akan memberikan gambaran jelas mengenai kekuatan dan kelemahan masing -masing pejabat sehingga dapat ditindaklanjuti melalui pembinaan atau pengembangan kapasitas.
Dengan pelaksanaan uji kompetensi yang terstruktur, Pemkab Paluta menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Hasil akhir dari seleksi ini nantinya akan menjadi dasar penting dalam menentukan pejabat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah. (AR)
