 |
| Foto: Ketua PCP PMII Paluta Hoirul Umam Harahap. |
PADANG LAWAS UTARA - Kehadiran kalangan investor berupa perusahaan-perusahaan swasta di kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Namun, harapan berupa kontribusi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut telah di ciderai oleh salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit yakni PT Sinar Sawit Subur Lestari (SSSL) yang berada di kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Paluta.
"Pada dasarnya PT SSSL dikelilingi oleh sejumlah desa di wilayah Halongonan Timur dan banyak masyarakat menggantungkan kebutuhan di perusahaan melalui peluang kerja maupun dari CSR yang seharusnya direalisasikan sebagai tanggungjawab perusahaan. Namun, hal tersebut tidak diindahkan oleh PT SSSL dan bahkan mengeluarkan peraturan sepihak tanpa pertimbangan dan memikirkan efek atas keputusan manajemen perusahaan yang berdampak kepada kehidupan masyarakat," terang Ketua Pengurus Cabang Persiapan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PCP PMII) Kabupaten Paluta Hoirul Umam Harahap, Sabtu (28/6/2025).
Ada beberapa kebijakan perusahaan yang sangat merugikan masyarakat diantaranya "supir raun" yang di blacklist perusahaan, mobil angkutan sawit masyarakat yang disisipkan, buah sortir yang berlebihan yang dilakukan sesuka hati oleh pihak perusahaan sehingga anggapan masyarakat perusahaan berdiri bukan lagi sebagai jembatan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi sebagai penjajah berkedok investor.
"Untuk itu, kami dari PCP PMII Kabupaten Paluta bersama masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor PT SSSL Paluta pada tanggal 01-03 Juli 2025 dengan perkiraan massa sebanyak 250 orang," katanya.
Adapun poin-poin yang akan menjadi tuntutan pada aksi unjuk rasa damai tersebut antara lain:
1. Meminta pihak manajemen perusahaan agar menyalurkan CSR kepada masyarakat yang harus dianggarkan dan di pertanggungjawabkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah.
2. Meminta pihak manajemen PT SSSL untuk menghentikan (stop) diskriminasi dan melakukan keputusan sepihak kepada supir raun karena mereka berhak bekerja seperti sediakala sebagai penghantar dan control sosial buah sawit masyarakat sekaligus merupakan sebagai perwakilan masyarakat untuk mengawasi sistem proses transaksi dagang agar tidak terjadi monopoli dagang dan hal yang tidak diinginkan.
3. Meminta agar pihak perusahaan bijak dalam hal menyortir buah masyarakat yang menjadi keluhan masyarakat padahal buah sawit milik masyarakat sama dengan yang diterima perusahaan serta sampai saat ini pihak perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi terkait kualifikasi buah yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan.
4. Meminta agar pihak perusahaan mengeluarkan dan menunjukkan izin yang menjadi syarat-syarat mendirikan perusahaan karena diduga masih banyak syarat yang tidak dipenuhi yang salah satu syarat yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Perizinan Paluta adalah setiap angkutan atau kendaraan operasional perusahaan di Paluta diwajibkan memakai plat BB dan masih banyak peraturan yang diduga dikangkangi oleh pihak PT SSSL.
5. Mendukung Bupati Paluta dengan visi misi yakni membuka ribuan lapangan kerja dan sangat disayangkan PT SSSL sebagai investor diduga menghambat visi misi tersebut dengan menutup lapangan pekerjaan masyarakat melalui keputusan sepihak dari perusahaan.
5. Berharap kepada Ketua DPRD Paluta dapat melihat dan mengambil keputusan bijak terkait permasalahan ini dan meminta agar membentuk panitia khusus untuk turun ke lapangan bersama dengan masyarakat serta segera melakukan RDP dengan menghadirkan masyarakat.
"Kami dari PCP PMII Kabupaten Paluta siap mendukung segala kebijakan pemerintah dan DPRD Paluta selagi kebijakan tersebut berpihak kepada masyarakat," pungkasnya. (AR)
