![]() |
| Ketua PC PMII Paluta Nurul Prayudha Hasibuan bersama pengurus PC PMII Paluta. |
BANDUNG – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) ambil bagian dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Gedung BPSDM Jawa Barat, Bandung, 19–22 November 2026. Forum nasional ini mengusung tema “Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045”.
Delegasi PC PMII Paluta dipimpin langsung Ketua Cabang Nurul Prayudha Hasibuan, S.P., didampingi Sekretaris Cabang Salwan Habibi Harahap, S.Pd. Turut hadir jajaran Korps PMII Putri (KOPRI), yakni Ketua KOPRI Cabang Haida Putri Harahap dan Sekretaris KOPRI Cabang Heyrani Harahap, S.Kom.
Di sela-sela persidangan, Nurul Prayudha Hasibuan menegaskan bahwa gagasan negara kesejahteraan tidak boleh berhenti pada wacana elite di tingkat pusat, melainkan harus dirasakan langsung oleh masyarakat hingga pelosok daerah.
“Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia dalam Muspimnas 2026 ini menjadi alarm keras bagi arah pembangunan nasional. Menuju Indonesia Emas 2045, negara tidak boleh abai terhadap ketimpangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam di daerah,” kata Nurul Prayudha, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, kesejahteraan sejati diukur dari keberdayaan petani, buruh, dan masyarakat lokal atas tanah serta kekayaan alamnya sendiri, sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Sementara itu, Salwan Habibi Harahap menyoroti urgensi pemerataan mutu pendidikan serta penguatan peran strategis pesantren sebagai pilar utama pencetak sumber daya manusia unggul di daerah.
“Kami mengawal penuh poin revitalisasi pesantren dan pemerataan akses pendidikan bermutu yang menjadi pendirian PMII. Negara wajib hadir memastikan anak-anak muda di daerah memperoleh hak pendidikan yang setara tanpa hambatan ekonomi maupun geografis,” ujar Salwan Habibi.
Dari perspektif gerakan perempuan, Haida Putri Harahap menekankan pentingnya jaminan perlindungan sosial yang inklusif serta keberpihakan kebijakan terhadap perempuan dan kelompok rentan di daerah.
“Negara kesejahteraan mustahil terwujud tanpa keadilan gender. Negara harus menjamin ruang aman, perlindungan hukum, serta pemberdayaan ekonomi yang nyata bagi perempuan dan anak,” tegas Haida. Ia menambahkan, kebijakan pembangunan menuju 2045 harus menempatkan perempuan sebagai subjek yang berdaya dan terlindungi hak konstitusionalnya, bukan sekadar objek bantuan sosial.
Melengkapi sikap delegasi, Heyrani Harahap menekankan pentingnya kedaulatan digital dan literasi teknologi bagi generasi muda serta pelaku usaha lokal agar tidak tertinggal dalam arus transformasi digital.
“Masyarakat daerah tidak boleh dibiarkan hanya menjadi konsumen pasif atau bahkan korban ruang digital yang tidak sehat. KOPRI Paluta mendorong pemerintah mempercepat pemerataan infrastruktur digital hingga ke desa-desa, dibarengi penguatan literasi teknologi bagi perempuan dan pemuda agar mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Melalui partisipasi dalam Muspimnas PMII 2026, PC PMII dan KOPRI Paluta berkomitmen segera mengonsolidasikan seluruh keputusan forum serta Delapan Pendirian Bandung menjadi peta jalan gerakan di tingkat cabang. Langkah ini sekaligus memperkuat fungsi kontrol kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah demi terwujudnya masyarakat Padang Lawas Utara yang adil, mandiri, dan sejahtera. (AR)
