 |
| Foto : Massa GEMA PEMA saat melakukan orasi dalam unras damai di depan kantor DPRD Paluta, Senin (8/9/2025). |
PADANG LAWAS UTARA - Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat (GEMA PEMA) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melakukan aksi unjuk rasa damai di halaman kantor DPRD Kabupaten Paluta, Senin (8/9/2025).
Massa yang melakukan unjuk rasa damai tersebut berasal dari sejumlah elemen organisasi kemahasiswaan diantaranya PC HMI Kabupaten Palas-Paluta, PC PMII Kabupaten Paluta, DPP IPMI Paluta dan BEM STIT-PL bersama elemen masyarakat lainnya.
Tiba di halaman kantor DPRD Paluta, massa disambut oleh Ketua DPRD Paluta Mula Rotua Siregar didampingi wakil Ketua Jonner P Harahap bersama sejumlah anggota DPRD Paluta. Dalam aksinya, massa menyikapi kondisi nasional dengan membawa sejumlah tuntutan terkait isu dan kondisi di Indonesia saat ini.
Adapun tuntutan menyangkut isu nasional yang dituangkan dalam surat pernyataan sikap yang disampaikan kepada DPRD Paluta antara lain :
2. Reformasi kepemimpinan dan sistem di Kepolisian agar profesional dan humanis,
3. Mensahkan secepatnya RUU Perampasan Aset,
4. Pecat atau jatuhkan sanksi kepada kader Partai Golkar, Nasdem dan PAN di DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan Publik,
5. Bebaskan seluruh Demonstran yang ditahan, hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang tersedia,
6. Mendesak DPR RI dan semua Institusi Negara yang berkaitan agar segera membuat regulasi baru yang jelas tentang semua aspirasi yang telah disampaikan segala pihak demi kepastian hukum dan bukti autentik dari tindaklanjut dari semua suara rakyat,
7. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada buruh, guru dan nakes seluruh Indonesia),
Selain menuntut isu nasional, massa juga membawa satu isu kedaerahan yakni meminta secara tegas kepada DPRD dan kepolisian di Padang Lawas Utara agar meminta maaf kepada seluruh mahasiswa, pemuda dan masyarakat melalui konferensi pers karena telah melakukan agenda atas nana lembaga tanpa surat resmi dan transparan.
Tuntutan kedaerahan ini dipicu oleh adanya kegiatan "coffee morning" bertajuk diskusi kebangsaan bersama sejumlah elemen mahasiswa beberapa hari sebelumnya yang dianggap sebagai upaya pengkotak-kotakan kalangan mahasiswa oleh pihak DPRD dan kepolisian di kabupaten Paluta.
"Kami menilai ada upaya pemberhentian penyampaian aspirasi serta upaya pengkotak-kotakan diantara mahasiswa yang dilakukan oleh DPRD dan kepolisian," ujar Ejji Darisman Harahap dalam orasinya mewakili HMI cabang Palas-Paluta.
Selain itu, massa juga meminta agar DPRD Paluta mendukung dan menyepakati tuntutan isu nasional yang dituangkan untuk disampaikan ke pusat agar segera di tindaklanjuti.
Usai melakukan orasi secara bergiliran dari setiap organisasi kemahasiswaan, massa mengajak jajaran anggota DPRD Paluta untuk duduk dan berdiskusi bersama terkait tuntutan massa tersebut.
Untuk tuntutan poin pertama yakni terkait pemberhentian Menteri Keuangan Sri Mulyani dijawab dengan tegas oleh anggota DPRD dari Partai Perindo Gusman Efendi Siregar yang sepakat dan mendukung tuntutan tersebut.
Tuntutan poin kedua dijawab oleh Kapolsek Padang Bolak AKP Muallim Harahap yang mendukung untuk reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis.
"Terkait reformasi pimpinan itu adalah wewenang kantor pusat, dan sistem profesional dan humanis adalah salah satu motto dan kewajiban yang dari dulu selalu dipegang oleh jajaran anggota Kepolisian," tegasnya.
Untuk poin ketiga dijawab oleh anggota DPRD Paluta dari PBB yakni Khoirul Yusri Harahap dengan tegas mendukung dan sepakat agar RUU perampasan aset segera disahkan.
Poin keempat yakni terkait pemberian sanksi kepada anggota DPR dari beberapa Parpol yang tidak etis dan memicu kemarahan publik dijawab oleh anggota DPRD Paluta dari Partai Golkar Gusti Putra Hajoran Siregar menyampaikan bahwa Partai Golkar sudah memberikan sanksi kepada kadernya di DPR atas sikapnya.
"Terkait hal tersebut, Partai Golkar sudah memberikan sanksi hingga adanya pemberhentian kepada kader Partai Golkar dari keanggotaannya di DPR RI karena dianggap menjadi pemicu kemarahan public. Mungkin bisa dilihat pada pemberitaan resmi di sejumlah media," tegasnya.
Sedangkan untuk poin 5 hingga 8 dijawab oleh Ketua DPRD Paluta Mula Rotua Siregar menyatakan bahwa sepakat dan mendukung tuntutan yang disampaikan massa.
Dan terkhusus untuk tuntutan poin ke 8 terkait kegiatan "coffee morning" bersama sejumlah mahasiswa, dirinya secara tegas menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak ada niat dan upaya untuk memecah belah mahasiswa atau pemberhentian penyampaian aspirasi oleh mahasiswa.
"Kegiatan itu adalah murni upaya kita mengajak kalangan mahasiswa untuk membahas kondisi kebangsaan saat ini serta diskusi untuk kemajuan daerah," katanya.
Meski begitu, jika kegiatan tersebut dinilai salah dan tidak etis oleh kalangan mahasiswa maupun masyarakat, dirinya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
"Sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak ada niat buruk kami dalam kegiatan tersebut. Jika pun dianggap salah, disini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa dan pemuda serta seluruh masyarakat atas hal tersebut," ucapnya.
Usai mendengarkan jawaban tersebut, massa meminta agar DPRD Paluta membuat notulen atau surat resmi yang memuat tuntutan isu nasional tersebut untuk ditandatangi oleh anggota DPRD bersama sejumlah perwakilan massa.
Anggota DPRD Paluta menyetujui permintaan tersebut dan sambil menunggu pembuatan surat resmi untuk ditandatangani bersama, massa mengajak anggota DPRD Paluta makan siang dengan menikmati nasi bungkus yang telah dibagikan oleh massa kepada seluruh anggota DPRD yang hadir. (AR)
